MENDES PDTT: PRUKADES BISA TANGKAL ANCAMAN NARKOBA

BOGOR – Keseriusan pemerintah dalam memerangi narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) terus dilakukan. Tidak hanya di perkotaan, kawasan perdesaan pun kini terus meningkatkan ketahanan untuk menangkal ancaman dari narkoba.

Berdasar survey nasional, prevelensi penyalahgunaan narkoba sebanyak 1,77 persen atau 3,5 juta pengguna pada usia produktif 10-59 tahun. Sehari 30 orang meninggal akibat narkoba.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus mendorong penggunaan dana desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades).

“Dana desa ini kita gunakan untuk pembangunan desa-desa. Sekarang ini daerah-daerah rawan bencana , rawan kebakaran berkurang jauh. Kita gunakan dana desa untuk mendongkrak produk unggulan daerah. Yaitu di sektor-sektor pertanian supaya masyarakat pendapatannya naik dan  tidak mencari pendapatan dari hal-hal yang haram (narkoba.red),” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, usai menghadiri puncak acara Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018 di Balai Besar Rehabilitasi BNN, Lido Bogor, Kamis (12/7).

Menteri Eko melanjutkan, dengan mendorong tiap daerah menentukan Prukadesnya, maka  bisa mengalihkan masyarakat untuk menanam produk pertanian yang lain. Dirinya mencontohkan kasus di Aceh yang masih ada ladang ganja. Mereka bisa mengalihkan dari menanam ganja ke tanaman lain seperti jagung atau padi.

“Yang baru kita lakukan untuk penanggulangan narkoba saat ini di Aceh saja. Ladang-ladang ganja kan yang kita ketahui baru di Aceh saja. Penguatannya dengan Prukades dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di Aceh pertumbuhan BUMDesnya paling cepat. Karena BUMDesnya juga mengelola hasil pascapanen pertanian,” katanya.

Aceh juga menjadi daerah yang memiliki jumlah BUMDes yang paling banyak, tambah Menteri Eko. Hingga akhir tahun 2017, jumlahnya mencapai 7.082 dari jumlah BUMDes seluruh Indonesia sekitar 32.249 BUMDes.

Sejalan dengan pemberantasan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencanangkan Desa Budeng, Kabupaten Jembrana, sebagai desa bersih narkoba untuk menangkal peredaran narkoba khususnya di pedesaan. Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko mengatakan dengan adanya pencanangan Desa Bersih Narkoba di Desa Budeng diharapkan agar desa Budeng mampu memiliki daya tangkal yang kuat terhadap godaan narkoba.

“Tujuannya adalah untuk mengajak dan memberdayakan masyarakat di desa untuk lebih berperan aktif dalam perang melawan narkoba dan mampu mempersempit ruang gerak sindikat narkoba,” ujarnya.

Kepala Desa Budeng mengatakan bahwa desanya belum pernah ada kasus pengedaran atau kecanduan narkoba. Kerja sama dengan berbagai pihak terus dilakukan.

“Kami bekerja sama dengan Babinkamtibmas, pemuda, remaja dan semua elemen masyarakat dilibatkan untuk ikut mensosialisasikan bahaya narkoba. Harapannya dengan bersih dari narkoba generasi muda mendapatkan kesempatan untuk sukses. Bagaimana bekerja sama dengan dunia usaha dan berharap tiap desa bisa seperti desa kami yang bebas dari narkoba,” terangnya optimistis.

Sementara itu, petani Aceh, Lamtoba, mengatakan yang dulunya menanam tanaman haram (ganja), kini dengan adanya Grand Design Alternative Development (GDAD) menggantikan tanaman ganja jadi komoditi unggulan daerah beralih ke kopi, jagung, cabai, bawang, dengan sistem tumpangsari.

“Rencana ke depan akan melaksanakan progran pertanian terpadu. Kami terus kembangkan ternak dan budidaya ikan. Pengembangannya pun dengan menggunakan dana desa melalui BUMDes,” pungkasnya.

Puncak peringatan HANI 2018 tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepala Ombudsman, serta beberapa mantan Kapolri, Wakapolri, dan Kepala BNN.(*)