BAKN DPR Rekomendasikan Perlunya Pembinaan Dalam Penggunaan Dana Desa

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta agar pencairan Dana Desa yang ditransfer ke daerah melalui desa khususnya di Provinsi Jawa Tengah, tidak hanya dilakukan pengawasan saja. Namun yang lebih penting dari pelaksanaan tersebut adalah dilakukannya pembinaan cara penggunaan dan pelaporan Dana Desa tersebut.

 

Hal itu terungkap saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan Gubernur JawaTengah dan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/7/2018).

 

“Kami merekomendasikan  transfer Dana Desa supaya berjalan baik dan benar serta sesuai dengan yang diinginkan, bukan hanya masalah pengawas saja. Melainkan yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana pembinaan dari pihak yang berwenang agar sistem laporan pertanggungjawaban Dana Desa tepat waktu dan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara,” jelas Andreas.

 

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, pelaksanaan pengucuran anggaran Dana Desa tersebut diharapkan juga bisa diikuti dengan petunjuk teknis (juknis) bagi para kepala desa sebagai pengelola anggaran tersebut. Karena selama ini menurutnya, transfer Dana Desa tersebut tidak diikuti dengan juknis dan pembinaan kepada kepala desa.

 

Untuk itu, Andreas menekankan, dengan rumitnya penggunaan anggaran Dana Desa tersebut, masalah pembinaan sangat penting, karena persoalannya para kepala desa ini belum memahami sistem pelaporan penggunaan Dana Desa tersebut.

 

“Maka dari itu kita harus duduk bersama guna mencari solusi dan kebijakan apa yang tepat untuk mengelola keuangan atau transfer Dana Desa dari pusat tersebut,” tandas politisi dapil Jawa Timur itu.